Momentum perayaan hari besar nasional selalu dijadikan panggung untuk memamerkan berbagai program bantuan, namun realisasinya sering kali jauh dari harapan. Fenomena ini kembali terulang ketika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menampilkan pembagian Kartu Luwu Timur Pintar dan Kartu Lansia secara simbolis di tengah peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perhelatan yang berlangsung di Lapangan Pendidikan atau Sport Center, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, pada Minggu (17/08/25) itu hanya menampilkan dua dari tiga kartu yang dijanjikan. Kartu sehat justru tidak terlihat dalam kesempatan tersebut, menunjukkan ketidaklengkapan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun.

Janji Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, sebenarnya sudah mengemuka jauh sebelum perayaan kemerdekaan. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Jumat (02/05/25) di Lapangan Karelai, Kecamatan Wasuponda, ia secara resmi mengumumkan peluncuran program kartu pintar dan lansia tersebut. Dua pekan berselang, tepatnya Senin (19/05/25), puncak perayaan HUT Luwu Timur yang ke-22 di Lapangan Sport Center Malili menjadi ajang pameran yang lebih meriah karena dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman.

Di hadapan para pejabat tinggi tersebut, Irwan Bachri Syam memperagakan pembagian tiga kartu sakti untuk warga Luwu Timur secara seremonial belaka. Pertanyaan besar pun muncul di benak publik: apakah penerima kartu simbolis itu benar-benar merasakan manfaatnya, atau mereka hanya menjadi properti untuk kepentingan pencitraan politik semata?

Faktanya, tahun ajaran 2025/2026 telah berjalan dan mahasiswa baru sudah memulai perkuliahan, tetapi Kartu Luwu Timur Pintar tak kunjung dioperasikan. Yang lebih memprihatinkan, kartu tersebut bahkan belum pernah dibagikan kepada penerima yang berhak. Kehadirannya hanya sekadar hiasan di setiap momen peringatan hari besar nasional atau acara-acara tertentu, tanpa tindak lanjut yang nyata.

Masyarakat Luwu Timur hingga detik ini masih menunjukkan kesabaran yang luar biasa dengan tidak menagih janji Bupati dan Wakil Bupati. Calon penerima beasiswa pun ikut terbawa dalam ketidakpastian ini. Alih-alih menuntut hak mereka, mereka justru sibuk memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang diajukan, sementara kartu yang dijanjikan sebagai jalan keluar belum juga jelas keberadaannya. Sudah saatnya masyarakat lebih kritis dan berani bersuara menuntut realisasi program yang selama ini hanya menjadi bahan jualan politik di setiap kesempatan seremonial. (*)