Kolomdata.id — Jakarta – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka itu setara 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Menurutnya, realisasi pembiayaan utang masih sesuai rencana atau on track. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global dalam mengelola pembiayaan tersebut.
Bila dirinci berdasarkan instrumennya, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun, atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun. Sementara pembiayaan lewat pinjaman secara neto tercatat negatif Rp3,2 triliun, berbanding dengan target pembiayaan pinjaman neto Rp32,7 triliun. Angka pinjaman yang negatif itu menunjukkan pembayaran pokok pinjaman pada periode tersebut lebih besar ketimbang penarikan pinjaman baru. Karena itulah penerbitan SBN neto tercatat lebih besar dibandingkan total pembiayaan utang. SBN sendiri terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang pemerintah secara berkala kepada investor domestik maupun asing.
Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp502,9 triliun. Namun realisasi penerbitan SBN justru meningkat dibandingkan Januari–September 2025 yang sebesar Rp471,4 triliun, menandakan porsi pembiayaan yang bergeser makin besar ke instrumen surat berharga.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan dinamika ekonomi global. Pemerintah, katanya, akan menyesuaikan penerbitan surat utang dengan kondisi pasar demi menjaga efisiensi biaya pembiayaan, termasuk mengambil langkah penyesuaian ketika pasar dinilai kurang menguntungkan.
Di sisi lain, kinerja APBN hingga akhir September 2026 mencatatkan defisit Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN 2026, tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target, dengan pertumbuhan 19 persen secara tahunan.
Dengan demikian, total target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun terdiri dari target penerbitan SBN neto Rp799,5 triliun dan target pembiayaan pinjaman neto Rp32,7 triliun. Pembiayaan utang itu dipakai untuk menutup defisit anggaran sekaligus membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan memperhatikan efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah gejolak global.
Sumber: Fajar.co.id
Tinggalkan Balasan