Kolomdata.id – Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak menorehkan capaian dan catatan. Keberhasilan, evaluasi, dan tantangan menjadi hal yang nyata.
Hal ini juga berlaku untuk swasembada pangan nasional. Peluangnya besar, namun tantangannya juga tidak mudah.
Tetapi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya. Swasembada pangan harus terwujud, masyarakat harus sejahtera.
Dalam Rakor Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementan, Senin (20/10/2025), Amran memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman. Langkah pengawasan dan operasi pasar juga akan diperkuat di seluruh daerah.
Kepala Badan Pangan Nasional itu menjelaskan, dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar.
Kata dia, stok beras nasional saat ini ada di angka sekitar 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton lebih untuk operasi pasar SPHP hingga Januari dan Februari 2026.
”Harga beras secara nasional mulai turun. Tetapi dalam ratas terakhir, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita semua agar harga turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” kata Mentan.
Amran menyampaikan, operasi pasar akan bergerak paralel dengan pengawasan terhadap distributor dan pengecer beras di seluruh Indonesia.
Sejumlah pihak termasuk Dikrimsus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog, akan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini.
”Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar,” jelasnya.
Pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi distributor atau pengecer yang masih menjual beras di atas HET atau tidak sesuai mutu.
”Kami imbau distributor, pedagang, pengecer seluruh Indonesia, tolong patuhi regulasi yang ada, ikuti HET. Kalau ada harga di atas HET, label tidak sesuai mutu, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran, kalau tidak diindahkan izinnya dicabut,” tegasnya.
Kemudian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, saat ini kenaikan harga beras terjadi di 59 kabupaten/kota dari sebelumnya 233 kabupaten/kota.
Tito mendukung langkah penuh Mentan Amran untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan penyaluran beras SPHP.
”Pada Agustus lalu kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Tapi dengan operasi pasar yang dikerjakan bersama, akhirnya menyisakan 59 saja. Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, dan melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terangnya.
Sementara Mendag Budi Santoso menegaskan siap bersinergi untuk melakukan pemantauan di pasar, guna memastikan kebutuhan bahan pokok stabil.
”Kami akan terus kolaborasi untuk penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Selain itu, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan,” ungkapnya. (*)
