Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menghadapi ujian besar dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Meskipun peluang untuk mencapai target tersebut terbuka lebar, berbagai rintangan teknis dan lapangan tetap membayangi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dengan tegas menyatakan bahwa program ini tidak bisa ditawar lagi dan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

Dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Pertanian pada Senin (20/10/2025), terungkap fakta mengejutkan bahwa meskipun harga beras di tingkat nasional mulai menunjukkan tren penurunan, Presiden Prabowo justru memerintahkan agar harga tersebut terus ditekan lebih rendah lagi. Perintah ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya stok beras nasional yang mencapai sekitar 3,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1 juta ton telah dialokasikan khusus untuk operasi pasar beras SPHP yang akan berlangsung hingga Januari dan Februari 2026.

Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah agresif dengan mengintensifkan operasi pasar dalam dua pekan ke depan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga berjalan paralel dengan pengawasan ketat terhadap jaringan distribusi. Pengawasan tersebut akan melibatkan kolaborasi multi-sektor yang mencakup Direktorat Kriminal Khusus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dinas terkait di daerah, serta Perum Bulog. Seluruh elemen ini akan bergerak bersama untuk memastikan tidak ada celah spekulasi di tingkat distributor maupun pengecer.

Penegasan mengenai sanksi tegas juga disampaikan oleh sang menteri. Pihaknya tidak segan untuk memberikan surat teguran hingga mencabut izin usaha bagi para pelaku bisnis beras yang bandel. Distributor dan pengecer yang masih menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau yang tidak sesuai dengan standar mutu akan mendapat konsekuensi hukum. Amran mengimbau seluruh pedagang di Indonesia untuk patuh pada regulasi yang berlaku, mengingat intervensi pasar ini merupakan instruksi langsung dari kepala negara untuk melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengendalian harga. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersisa 59 kabupaten/kota yang masih mencatatkan kenaikan harga beras. Angka ini merupakan penurunan drastis jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus lalu yang menyentuh 233 kabupaten/kota. Tito memberikan apresiasi penuh kepada langkah yang diambil oleh Menteri Amran dan menyarankan agar operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah serta pasar rakyat, dengan pengawasan distribusi yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmennya untuk bersinergi dalam pengawasan pasar guna menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok. Kolaborasi ini mencakup penyaluran beras SPHP melalui Bulog serta pemantauan harga yang akan dilakukan bersama Satgas Pangan. Budi menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dan melakukan pengawasan ketat demi memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan stabilisasi harga yang tengah digencarkan pemerintah.