Kolomdata.id — Alih-alih memaksimalkan kapasitas fiskal daerah yang tercatat sangat besar, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur justru memutar haluan dengan menggalang dana dari kalangan pengusaha kontraktor untuk membiayai program pendidikan bahasa asing. Padahal, APBD tahun 2026 yang dimiliki daerah ini mencapai angka fantastis Rp2,3 triliun, dan pada APBD 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SilPa) senilai lebih dari Rp198 miliar.

Dalam upaya menyukseskan program yang dinamakan Mandalish—gabungan dari bahasa Mandarin dan Inggris—Pemkab Lutim menargetkan 150 orang peserta untuk dikirim belajar ke Kampung Pare, Kediri, pada tahun ini. Durasi pendidikan berlangsung selama empat bulan, dengan rincian tiga bulan khusus pendalaman bahasa Mandarin dan satu bulan berikutnya untuk bahasa Inggris. Lembaga yang ditunjuk menangani pelatihan ini adalah Access English School.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengungkapkan bahwa para peserta yang akan diberangkatkan merupakan perwakilan dari setiap desa dan kelurahan. Kewajiban ini berlaku mutlak, di mana masing-masing desa dan kelurahan minimal mengirimkan satu orang wakilnya. Mengingat jumlah desa mencapai 125 dan kelurahan sebanyak 3, maka total keseluruhan utusan yang bakal dikirim mencapai 128 orang.

Dalam sambutannya pada acara Sosialisasi dan Dukungan Program Mandalish yang digelar di Kantor Bupati, Senin, 13 April, Irwan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akibat adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat menjadi alasan utama mengapa pihaknya mengajak perusahaan untuk turut berkolaborasi. Ratusan perwakilan perusahaan pun tampak hadir dalam kegiatan sosial tersebut, termasuk PT Vale Indonesia, PT CLM, PT PUL, serta puluhan perusahaan nasional dan lokal yang merupakan subkontraktor dari PT Vale.

Irwan menjelaskan bahwa ratusan warga yang nantinya menuntaskan pendidikan bahasa tersebut akan disiapkan menjadi juru bicara atau penerjemah bagi tenaga kerja asing asal Tiongkok. Ia menambahkan, setiap perusahaan yang mempekerjakan WNA wajib memanfaatkan jasa penerjemah lokal, dan mereka telah menyepakati untuk menampung para lulusan setelah kembali dari Pare.

Dari total kebutuhan tersebut, Pemkab Lutim hanya sanggup membiayai 33 orang. Sisanya dibebankan kepada pihak perusahaan melalui mekanisme tanggung jawab sosial. Perusahaan nasional yang menjadi subkontraktor PT Vale diminta untuk menanggung minimal satu orang, dan kewajiban serupa juga berlaku bagi perusahaan lokal yang berstatus subkontraktor. Proposal permohonan dukungan program Mandalish sendiri telah disebarkan ke ratusan perusahaan oleh Pemkab Lutim.

Jika dihitung secara rinci, biaya pendidikan untuk satu orang mencapai Rp28,08 juta. Dengan target 150 orang peserta, total anggaran yang dibutuhkan menembus angka Rp4,2 miliar. Sementara itu, kontribusi dari APBD hanya sekitar Rp926 juta untuk membiayai 33 orang. Ironisnya, kondisi ini dinilai sebagai cerminan kegagalan pemda dalam menata perencanaan anggaran, sebab di sisi lain mereka terkesan sangat hati-hati dalam mengalokasikan dana untuk program keahlian atau vokasi bagi masyarakat.

Keputusan untuk membebani pengusaha lokal dan kontraktor dalam menjalankan program vokasi ini dianggap kurang tepat. Padahal, dana CSR yang selama ini ditekankan oleh Pemkab Lutim sejatinya bisa langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa harus melalui program yang justru membebani dunia usaha. (*)