Kolomdata.id — Kawasan Industri menyerap investasi yang cukup besar dari Tiongkok. Menyambutnya, Pemkab Lutim siapkan program kursus bahasa Mandarin dan Inggris (Mandalish).
Pemda Lutim menarget 150 orang untuk diikutkan kursus bahasa Mandarin dan Inggris (Mandalish) di Kampung Pare, Kediri, tahun ini. Mereka akan belajar selama 4 bulan (3 bulan belajar bahasa Mandarin, sebulan belajar bahasa Inggris) di lembaga pelatihan Access English School.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam mengatakan, masyarakat yang ikut kursus bahasa Mandarin dan Inggris merupakan perwakilan desa/kelurahan. Artinya, wajib ada perwakilan minimal 1 orang setiap desa atau kelurahan.
Ada 125 desa dan 3 Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur. Artinya, Pemkab Lutim akan mengirim 128 orang untuk belajar bahasa Mandarin dan Inggris di Kampung Pare, Kediri.
“Karena anggaran kami terbatas karena ada potongan anggaran dari Pusat, makanya kami mengajak perusahaan untuk berkolaborasi,” kata Irwan Bachri Syam saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Dukungan Program Mandalish di Kantor Bupati, Senin, 13 April.
Ada ratusan perwakilan perusahaan yang hadir dalam kegiatan sosial program Mandalish. Beberapa diantaranya, PT Vale Indonesia, PT CLM, PT PUL, beserta puluhan perusahaan Nasional (Subcon PT Vale) dan perusahaan lokal (Subcon PT Vale).
Irwan Bachri Syam bilang, ratusan masyarakat yang dikirim belajar akan menjadi juru bicara atau penerjemah bagi WNA asal Tiongkok. “Semua perusahaan yang ada WNA-nya wajib gunakan penerjemah lokal. Dan mereka sepakat akomodir setelah pulang dari Pare (Kediri),” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Lutim hanya mampu menanggung 33 orang. Sisanya diminta perusahaan untuk menanggulangi. Perusahaan nasional (Subcon PT Vale) diminta menanggung minimal satu orang. Demikian halnya perusahaan lokal (Subcon PT Vale).
Pemkab Lutim sudah mengirim dan menyebar proposal bantuan program Mandalish ke ratusan perusahaan. Kebutuhan anggaran satu orang Rp 28,08 juta.
Jika jumlah pesertanya 150 orang, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 4,2 miliar. Pemda Lutim yang menanggung 30 orang, hanya mengeluarkan dana APBD Rp 84 jutaan. Padahal, APBD tahun 2026 cukup besar Rp 2,3 Triliun.
Anda pasti tahu, jika Pemda Lutim punya SilPa pada APBD tahun 2025. Nilainya Rp 198 miliar lebih. Angka ini menunjukkan Pemkab Lutim gagal mengelola perencanaan anggaran. Tapi pelit mengalikan anggaran untuk program Vokasi untuk masyarakat.
Pemda Lutim memilih membebani pengusaha lokal kontraktor untuk menjalankan program Vokasi. Padahal, dana yang diminta Pemda Lutim dengan menekankan program CSR sesungguhnya dapat langsung dinikmati masyarakat lewat perusahaan. (*)
