Kolomdata.id — Porsi pekerjaan sudah ditentukan. PT Vale memberikan daging untuk kontraktor nasional. Tulang untuk kontraktor lokal.
PT Antareja Mahada Makmur (AMM) salah satu perusahaan nasional yang dijadikan mitra PT Vale. Perusahaan ini digandeng untuk mendukung operasional pertambangan nikel Blok Bahodopi 1 di Sulawesi Tengah (Batas Mahalona, Luwu Timur).
Pekerjaannya, transfer ore. Transfer ore ini menggunakan alat berat. Ekskavator, dump truk, dan beberapa jenis alat berat lainnya. Sederhananya, mencangkul tanah.
Memuluskan ini, kontraktor lokal yang menyiapkan alat berat. Lengkap dengan operatornya. Dari sini, kontraktor lokal yang berperan penting. Kontraktor lokal pula berinvestasi. Toh dibayar setelah PT AMM mendapatkan pencairan dari PT Vale Indonesia. Tapi bisa lebih cepat atau lama. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Pekerjaan lain. Proyek drainase di jalan poros Sorowako. Yang kerjakan, PT Bangunindo Karya Lutama (BKL). Perusahaan Nasional juga. Padahal, pekerjaan ini bisa dikerjakan perusahaan lokal.
PT Vale Indonesia memberikan porsi pekerjaan besar bagi perusahaan nasional. Sementara porsi bagi perusahaan lokal, sangat minim. Persaingannya pun sangat ketat. Pengusaha lokal dipaksa banting harga. Syukur jika tak merugi.
User PT Vale menggunakan matriks Scope of Work Assessment (SoWA). SoWa akan menentukan nilai pekerjaan, termasuk resiko pekerjaan. Terakhir, perangkingan. Dari perangkingan ini ditentukan, apakah proyek dikerjakan perusahaan nasional atau lokal.
Cara lain yang dilakukan agar proyek milik perusahaan nasional; pekerjaan kecil disatukan menjadi pekerjaan besar. Misalnya, pekerjaan drainase, tebing, dan penanaman untuk taman disatukan. Begitu juga kerjaan lainnya. Digabungkan.
Hal ini dilakukan agar pekerjaan itu besar dan kompleks. Sehingga menjadi alasan bagi user untuk menyerahkan pekerjaan ke nasional. Karena dianggap butuh modal besar, dan pengusaha lokal dianggap tidak mampu. Padahal, pekerjaan ini sebaiknya dipecah agar kontraktor lokal berdaya.
Pemberian porsi besar kepada kontraktor nasional ini mengabaikan Permen ESDM nomor 26/2018 pasal 5 ayat 4 terkait tata kelola jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B poin 2 yang menyebutkan pengutamaan kontraktor lokal sesuai kompetensi.
Demikian halnya Udang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang minerba, pasal 124 menyebutkan pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.
Data yang terhimpun, ada 97 perusahaan nasional bergabung di PT Vale. Sementara perusahaan lokal yang terdaftar di PT Vale sekitar 300 lebih. Hanya terdaftar. Yang dapat pekerjaan sangat minim.
Komitmen PT Vale Indonesia dalam memberdayakan pengusaha lokal tertuang dalam Local Business Initiative (LBI). LBI ini mengatur keberpihakan PT Vale terhadap kontraktor lokal, dan fokus di dalam negeri.
Sayangnya, ini tidak sesuai. Data keberlanjutan PT Vale Indonesia tahun 2024 menunjukkan keberpihakan kepada kontraktor nasional begitu besar. PT Vale Indonesia menggandeng 632 pemasok nasional. Sementara perusahaan lokal hanya 151 pemasok. (Lihat grafis).
Data keberlanjutan PT Vale 2024 menunjukkan bagaimana porsi perusahaan nasional sangat besar dibandingkan perusahaan lokal
Pemasok lokal didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur selama minimal 10 tahun dan memiliki pemilik perusahaan dengan identitas KTP Luwu Timur, termasuk dokumen pendirian perusahaan yang sah. Ini versi PT Vale Indonesia.
Data ini menunjukkan, bagaimana keberpihakan PT Vale Indonesia dengan perusahaan nasional yang begitu besar. Bahkan produk-produk strategis kebanyakan dipasok oleh kontraktor nasional, berbeda jauh dengan proporsi lokal.
Data keberlanjutan PT Vale Indonesia tahun 2023 menunjukkan porsi perusahaan nasional begitu besar dibandingkan perusahaan lokal selama tiga tahun terakhir.
Data menunjukkan hanya 97 perusahaan nasional yang terdaftar di PT Vale Indonesia. Namun ada 632 pemasok nasional. Disinilah salah satu ketimpangan yang terjadi. Perusahaan nasional sangat mudah untuk masuk. Beda halnya perusahaan lokal, wajib melakukan kualifikasi yang sangat ketat.
M Aidul Andi, salah satu pengusaha lokal yang sempat berjaya dari hasil memasok ke PT Vale Indonesia. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia tak berdaya lagi.
Perusahaannya terpaksa dijual. Ia merugi. “Katanya semua barang yang tinggal tetap dibayar. Kontrak berakhir, semua barang-barang tinggal dan tak dibayar,” kata M Aidul kepada kolomdata.id, Selasa, (24/06/25).
Karena tak berdaya lagi, perusahaannya terpaksa dijual. Meski yang membeli tetap menggunakan jasanya untuk terus memasukkan penawaran pengadaan barang dan jasa ke PT Vale Indonesia.
“Saya tidak tahu berapa kali mencoba menawar dan gagal terus. Terakhir itu (tahun ini kalau tidak salah ingat) ada harapan untuk menang. Proyek VHS. Tapi, kami diminta untuk terus kurangi harga penawaran. Mending tidak menang dari pada harus merugi lagi,” ungkapnya.
Asosiasi pengusaha lokal di empat wilayah pemberdayaan tak bisa berbuat banyak. Perusahaan lokal dapat tekanan besar. Dilarang melawan karena pakta integritas.
Ketua Asosiasi Gabung Pengusaha Malili (Gapmal), Mursal masih ingat, bagaimana perusahaannya di-suspend karena aksi demonstrasi sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu. Ia tak bisa ikut menawarkan pekerjaan selama satu tahun.
Sanksinya sudah dilalui. Mursal sempat ikut menawar. Dua kali. Namun gagal menang karena juga diminta untuk terus mengurangi penawaran harga. “Itu terakhir. Baru-baru ji. Setelah itu, saya tidak pernah ikut tender. Saya anggap percuma. Karena kita pasti kalah harga,” kata Mursal.
Mursal tahu betul, bagaimana PT Vale memberikan porsi besar untuk perusahaan nasional. Harganya jauh berbeda dengan perusahaan lokal.
“Saya kasi contoh, satu kubik beton ditawarkan kepada lokal dan satu kubik beton yang ditawarkan kepada nasional. Sudah pasti lokal dibawah. Silahkan cek kalau mau ji buka. Tapi saya yakin mereka tidak berani buka,” ungkapnya.
Pra kualifikasi lokal dan pra kualifikasi nasional juga dibedakan. “Misalnya saya User. Ada pekerjaan begini. Hari ini juga mereka (perusahaan nasional) bisa mendaftar, tanpa prakualifikasi,” tuturnya.
LBI diinisiasi sekitar 10 tahun yang lalu. Forumnya ada. Kemudian terhenti setelah dua atau tiga tahun dibahas. “Program yang dilaksanakan seperti menara gading. Bagus konsep realisasi tidak ada,” kata Mursal.
Sekitar 40 perusahaan lokal terdaftar di Gapmal. Dan perusahaan lokal asal Malili banyak ikut di asosiasi lainnya. Ini bukan persoalan. Yang terpenting, bagaimana perusahaan lokal berdaya.
“Bagaimana mau berdaya, kalau ada dapat pengadaan barang cuman satu kali. Tidak berkelanjutan,” imbuhnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Sorowako (HIPSO) Madras Ambasong menegaskan, jika kontraktor lokal bukan pencari kerja. Tetapi wajib diberdayakan.
Sayangnya, yang terdaftar tak banyak yang berdaya. “Yang bisa saya pastikan. Lebih banyak tidak dapat pekerjaan daripada dapat pekerjaan,” kata Ambasong sapaan Madras.
Plt Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, bagaimana konsep LBI akan terus dilakukan. Harapannya, kontraktor lokal berdaya.
“Yang terpenting dan kata kuncinya sebenarnya kompetensi,” katanya disela-sela kunjungan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Jumat (13/06/25).
Meski begitu, dia akan berdiskusi bagaimana tetap memberi kesempatan berbisnis dan bekerja bagi masyarakat lokal. Targetnya, masyarakat bisa sejahtera. (tim/*)
