Kolomdata.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, untuk menempati posisi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penunjukan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, usai menghadiri rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka Jakarta, Senin (12/10). Dudung menyebut nama Satyawan sebagai sosok yang dipilih presiden, meski ia mengaku tidak sepenuhnya yakin dengan detail penunjukan tersebut. Menurut Dudung, Prabowo berencana menggelar upacara pelantikan untuk Satyawan dalam waktu dekat, dengan harapan proses itu bisa terealisasi pekan depan.
Satyawan sendiri merupakan pejabat yang saat ini menjabat sebagai Dirjen KSDAE di Kementerian Kehutanan. Latar belakangnya sebagai akademisi dengan gelar profesor menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan ini. Dudung mengungkapkan bahwa sosok dari Kementerian Kehutanan itulah yang disebut presiden dalam rapat tersebut.
BPGMN dibentuk Prabowo pada 24 September lalu. Pembentukan badan ini bertujuan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem gambut. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (24/9). Menurut Menhut, BPGMN adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kedudukannya berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Kehutanan.
Raja Juli menjelaskan bahwa badan baru ini akan diisi oleh kalangan ilmuwan serta profesional, dan dilengkapi dengan anggaran yang memadai. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut berada langsung di bawah presiden. Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Menhut memaparkan bahwa orientasi kerja BPGMN lebih menekankan pada upaya pencegahan. Pendekatan itu dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan karhutla yang dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Enam provinsi menjadi fokus utama program pencegahan karena memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Raja Juli menekankan bahwa langkah preventif jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien dibandingkan tindakan yang bersifat reaktif. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers usai rapat terbatas.
Pembentukan BPGMN menandai pergeseran pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan gambut dan karhutla. Selama ini, penanganan karhutla kerap bersifat responsif, yakni baru bergerak setelah titik api muncul. Dengan adanya badan baru yang setingkat di bawah presiden, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor bisa lebih cepat dan terpadu. Ekosistem gambut sendiri merupakan kawasan yang rentan terbakar, terutama pada musim kemarau, karena lapisan gambut di bawah permukaan tanah dapat menyimpan bara dalam waktu lama.
Penunjukan Satyawan Pudyatmoko menjadi langkah awal pengisian struktur BPGMN. Sebagai pejabat yang menangani konservasi sumber daya alam dan ekosistem, ia dianggap memiliki pemahaman soal lanskap gambut dan mangrove. Pelantikan yang diperkirakan berlangsung pekan depan akan menjadi penanda resmi dimulainya operasional badan tersebut. Pemerintah berharap BPGMN dapat bekerja cepat, terutama menjelang periode rawan karhutla di sejumlah daerah penghasil gambut.
Kehadiran BPGMN juga memperlihatkan bahwa isu gambut dan mangrove ditempatkan pada aras kebijakan yang lebih tinggi. Sebelumnya, BRGM berperan dalam restorasi gambut dan mangrove, namun posisinya berada di bawah kementerian. Dengan BPGMN yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, kewenangan dan akses sumber daya diharapkan lebih besar. Masyarakat di provinsi-provinsi yang menjadi prioritas akan menantikan langkah konkret badan ini, terutama dalam mencegah kebakaran yang berulang setiap tahun.
Sumber: Katadata
Tinggalkan Balasan