Makassar, Kolomdata.id — Rapat internal yang digelar Bawaslu Sulsel menjadi wadah penyelarasan arah strategis lembaga pengawas pemilu tersebut. Dari pertemuan yang berlangsung Kamis (08/01/2025) itu, lahir sejumlah catatan penting, mulai dari ancaman pembahasan kembalinya Pilkada ke DPRD, keterbatasan pagu anggaran, hingga komitmen mengedukasi publik lewat program Bawaslu Mengajar.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa setiap personel diharapkan membawa nilai-nilai kebawasluan ke mana pun mereka bertugas. Ia mengingatkan, semangat itu harus menyatu dalam diri masing-masing individu, seraya meminta jajaran untuk menekuni rencana strategis, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menjalin komunikasi dengan para pemangku kebijakan di wilayahnya. Menurut Mardiana, kolaborasi dengan pihak berwenang di daerah menjadi kunci efektivitas pengawasan.

Mardiana juga memastikan inisiatif Bawaslu Mengajar tidak berhenti di Parepare. Program edukasi yang menyasar pelajar, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat itu akan direplikasi ke berbagai kabupaten/kota lain. Ini wujud nyata komitmen institusi dalam mencerdaskan partisipasi publik, sekaligus memperluas dampak sosial pengawasan partisipatif. Ia menilai, pendekatan edukatif semacam ini terbukti ampuh mendekatkan Bawaslu dengan warga.

Sementara itu, Andarias Duma, anggota Bawaslu Sulsel dari Divisi Pencegahan dan Parmas, menilai awal tahun adalah momentum strategis untuk mengerek semangat kerja seluruh lini. Ia mengakui banyak pekerjaan rumah yang menanti, terutama soal efisiensi anggaran dan wacana revisi undang-undang yang membuka peluang Pilkada dipilih kembali oleh DPRD. Ia meyakini, agenda-agenda yang tidak banyak menguras biaya bisa menjadi solusi cerdas di tengah keterbatasan.

Senada dengan itu, Saiful Jihad, anggota Bawaslu Sulsel lainnya, mengingatkan bahwa 2026 akan penuh ujian, terutama dari sisi kepastian pagu dana dan gejolak aturan. Ia menilai, semua persoalan itu masih bisa dijawab lewat program yang tidak bergantung pada anggaran besar. Ia mencontohkan pengawasan berjenjang terhadap pemutakhiran data pemilih yang harus terus berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjaga kesinambungan program pencegahan yang sudah dirintis sejak 2025.

Di sisi lain, Saiful menitikberatkan perlunya penguatan arsip digital dan peran humas. Ia meminta seluruh aktivitas lembaga terdokumentasi rapi, dan setiap jajaran turut mengapresiasi kerja-kerja kehumasan demi membangun reputasi positif Bawaslu. Menurutnya, citra institusi di mata publik tidak terbentuk instan; semua bermula dari cara internal memandang pentingnya komunikasi publik.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang pertukaran gagasan segar di antara para pengawas. Sejumlah program yang dianggap masih relevan dari tahun sebelumnya akan dilanjutkan, sambil memastikan berbagai agenda pencegahan tetap berjalan pada periode mendatang. Secara keseluruhan, rapat itu diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Bawaslu Sulsel dalam mengawal demokrasi yang semakin kompleks ke depannya.