Kolomdata.id – Jakarta – Hingga 31 Agustus 2026, pemerintah pusat telah membelanjakan Rp1.791,5 triliun. Angka itu setara 56,9 persen dari pagu APBN 2026 yang mencapai Rp3.149,7 triliun. Jika disejajarkan dengan capaian periode serupa tahun 2025, realisasi ini melonjak 29 persen, dari sebelumnya Rp1.388,8 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan rincian belanja tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat. Belanja kementerian/lembaga (K/L) menyumbang Rp912,4 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.

Dari sisi K/L, serapan dana telah mencapai 60,4 persen dari pagu APBN 2026 senilai Rp1.510,5 triliun. Capaian itu naik 33 persen ketimbang realisasi Agustus 2025 yang masih di posisi Rp686 triliun. Sementara belanja non-K/L terealisasi Rp879,1 triliun, atau 53,6 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun, dengan pertumbuhan 25,1 persen dari Rp702,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Suahasil mengingatkan bahwa bulan Oktober akan segera tiba, menandai fase akhir tahun anggaran. Ia berharap belanja K/L tetap efisien hingga penghujung tahun, tetapi tetap diprioritaskan pada program yang memberi dampak paling besar bagi masyarakat.

Pada komponen belanja pegawai, hingga akhir Agustus 2026 terserap Rp259 triliun. Nilai itu setara 72,3 persen dari pagu dengan pertumbuhan 21,7 persen. Dana tersebut utamanya dipakai untuk mengangkat sekitar 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru dan membayar tunjangan bagi pendidik non-PNS.

Belanja barang tercatat Rp389 triliun atau 55,1 persen dari pagu, melesat 67,5 persen. Lonjakan ini ditopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp131,3 triliun, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Rp10,1 triliun, insentif biodiesel Rp21,4 triliun, pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp11,3 triliun, dan stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.

Belanja modal mencapai Rp159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu, tumbuh 14,3 persen. Alokasi ini diarahkan untuk konektivitas dan ketahanan pangan lewat pembangunan jaringan serta irigasi. Serapan antara lain ada di Kementerian Pekerjaan Umum Rp43,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp44,6 triliun, Polri Rp36,1 triliun, dan Kejaksaan Rp10,4 triliun.

Adapun belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi Rp104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu, naik 3,4 persen. Rinciannya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun bagi 17,6 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp10,7 triliun kepada 15,6 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp9,7 triliun bagi 954 ribu mahasiswa. Bantuan dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana tercatat Rp4,6 triliun.

Sumber: Antara