Kolomdata.id — Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa masih menunggu kebijakan Kemendagri atau Kepala Daerah. Menyiapkan ini, Bawaslu Lutim dorong pendidikan politik di tingkat desa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari, mengungkapkan saat ini Pemerintah Desa tengah memasuki jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) untuk tahun 2026 sesuai dengan kalender pembangunan desa.
Saat yang sama juga khusus desa di Luwu Timur berada dalam transisi masa jabatan kepala desa pasca sebahagian kepala desa masa jabatannya telah berakhir karena genap 6 tahun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa.
“Akibat transisi ini, jabatan kepala desa dijabat oleh penjabat yang kewenangannya sama dengan pejabat definitif,” ungkap Pawennari, Senin (21/7/2025).
Ia menambahkan, masa transisi ini pula kemudian desa akan menyiapkan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dimana jadwal dan ketentuannya masih menunggu kebijakan oleh Kemendagri atau Kepala Daerah.
“Merespon kesiapan pemerintah desa dalam rangka pemilihan kepala desa yang akan datang, baiknya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan tokoh perempuan ditingkat desa mendorong program pendidikan politik melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa,” ucap Pawennari.
Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat sejak dari desa.
“Bagi kami, langkah ini penting sebagai upaya membangun kesadaran politik masyarakat dari desa, yang implementatif secara langsung melalui mekanisme kontestasi politik demokratis ditingkat desa (Pemilihan Kepala Desa),” ujarnya.
Pawennari juga menuturkan Program pendidikan politik ditingkat desa yang juga dilaksanakan oleh desa itu sendiri, salurannya melalui mekanisme perencanaan pembangunan ditingkat desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran desa. (rls/*)
