Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) bukan disebabkan minimnya jatah distribusi. Justru sebaliknya, alokasi yang diberikan pemerintah untuk wilayah ini melimpah, bahkan mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Namun, gangguan pasokan tetap terjadi dan memicu gejolak di lapangan.

Dampak dari kekosongan stok ini tidak main-main. Masyarakat harus berjibaku dalam antrean panjang, sementara di tingkat pengecer, harga pertalite melonjak hingga tiga kali lipat dari harga normal. Kenaikan tersebut mencapai angka 200 persen, sebuah kondisi yang memberatkan konsumen.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur (Disdakoprinum Lutim), Senfry Oktavianus, menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada menipisnya stok di Depot Pertamina Makassar. Kondisi tersebut memaksa pihaknya mengurangi volume pengiriman ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi menjaga agar depot tidak sampai benar-benar kosong.

Senfry mengungkapkan bahwa proses pemulihan pasokan kini tengah berjalan. Ia merinci bahwa sempat terjadi pemangkasan drastis, hanya delapan kiloliter (KL) yang masuk ke wilayahnya. Namun, pasokan berangsur normal kembali. Sebanyak 16 KL telah diterima, dan pada hari Minggu kemarin masuk lagi 32 KL. Esok paginya, Selasa, ada tambahan 16 KL, dan jelang subuh, SPBU Malili juga kedatangan kiriman 16 KL beserta jenis Pertamax.

Ia pun mengimbau agar warga tidak panik dan bersabar menunggu distribusi yang sedang berjalan. Jika ingin menghindari antrean, masyarakat disarankan beralih ke Pertamax. Selisih harganya sekitar Rp 13 ribu lebih murah dibandingkan membeli pertalite dari tangan pengecer yang memanfaatkan situasi.

Senfry menegaskan bahwa kuota pertalite untuk Luwu Timur pada tahun 2025 justru melimpah, yakni mencapai lebih dari 43.700 KL. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya sekitar 39.599 KL. Dengan demikian, ia menekankan bahwa persoalan ini hanyalah masalah transportasi dan keterlambatan jadwal pengiriman.

Untuk jenis solar bersubsidi, alokasi tahun ini juga tercatat mengalami penambahan menjadi 28.333 KL, padahal pada tahun 2024 hanya sekitar 28.875 KL. Senfry kembali menegaskan bahwa kelangkaan ini murni disebabkan kendala logistik, bukan karena kuota yang habis. Pasokan sebenarnya masih banyak, hanya saja proses pengirimannya yang lambat.

Mengenai sisa kuota yang belum terpakai, Senfry mengaku belum memiliki data pastinya. Pihaknya masih menunggu laporan dari penjualan. Pengecekan mendetail baru akan dilakukan pada triwulan keempat, sekitar bulan Oktober, untuk mengetahui secara pasti berapa sisa jatah yang tersisa dan berapa yang telah dikonsumsi masyarakat.