Kolomdata.id — Pemanfaatan hibah listrik PT Vale Indonesia tak maksimal. 3 MW tak terpakai. Mubassir.

PLN ULP Malili hanya membeli 7 MW dari 10,7 MW dari hibah listrik PT Vale. Harganya, Rp 600 per kWh (kilowat-jam). Sisanya, sekitar 10 MW dibeli dari Poso Energy dengan harga Rp 1.100 per kWh. Lebih mahal.

Kebutuhan daya listrik berdasarkan data yang dihimpun Kolomdata.id pada tahun 2017 sekitar 17 MW lebih. Saat ini, mungkin lebih besar. Angka pastinya belum dibeberkan PLN.

Kepala PLN ULP Malili, Wawan Kurniawan yang dikonfirmasi melalui panggilan telepon tak menjawab. Padahal terhubung. Pesan WhatsApp juga tak dibalas. Laporannya terkirim, Senin, (30/06/25).

Belum ada jawaban, kenapa PLN ULP Malili belanja listrik dari Poso Energy dengan harga lebih mahal. Padahal, masih ada 3 MW hibah listrik PT Vale dengan harga lebih murah. Apakah ada bisnis atau kesepakatan yang terselubung?

Informasi yang dihimpun kolomdata.id, masalah kapasitas jaringan dan trafo yang tak sanggup. Makanya, pemanfaatan hibah listrik PT Vale tak maksimal. Pemanfaatan hibah listrik PT Vale hanya sampai di Desa Harapan (pancuran), Kecamatan Malili.

Jika demikian, kenapa PLN ULP Malili tak menyelesaikan masalah kapasitas jaringan dan trafo? Soal pelayanan teknik (yantek), PLN menggandeng pihak ketiga yakni PT Sentosa Jaya (UP3 Palopo).

Pihak ketiga ini menangani gangguan kelistrikan dan memastikan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Petugas Yantek memiliki peran penting dalam menjaga mutu dan keandalan distribusi tenaga listrik hingga sampai ke tangan pelanggan.

Anggaran yang dikelola pihak ketiga ini tak sedikit. Berdasarkan informasi yang diterima kolomdata.id, anggaran untuk yantek sekitar Rp 30 Miliar lebih.

Hibah listrik dari PT Vale Indonesia sesungguhnya angin segar bagi masyarakat. Sayangnya, tidak seperti itu. PLN beli murah dari PT Vale, tak mengubah tarif listrik di masyarakat. Harganya sama dengan daerah lain. Mengikuti tarif nasional.

Hasil penjualan hibah listrik PT Vale ke PLN pada tahun 2022, sekitar Rp 15 miliar. Dana ini masuk sebagai pendapatan daerah. Tertulis di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD Lutim sudah mengundang PLN ULP Malili. Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Kantor DPRD Lutim, Kamis, (26/06/25).

Ketua DPRD Lutim, Ober Datte mengatakan, pemanfaatan hibah listrik PT Vale yang tak maksimal. Sayangnya, tak ada jawaban dari pihak PLN.

Selain itu kata Ober, masalah layanan juga bermasalah. Banyak desa membutuhkan daya listrik. “Masih banyak desa di pesisir danau Towuti membutuhkan daya listrik yang cukup. Di sana selalu terjadi pemadaman lampu,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi III DPRD Lutim, Badawi Alwi mengatakan, masalah pemanfaatan hibah listrik PT Vale harus dimaksimalkan PLN. Sebaiknya, menghabiskan hibah milik Pemda Lutim dahulu.

Kalau sudah habis, daya tak cukup baru membeli pasokan listrik dari luar. “Tarifnya kita minta dinaikkan. Murah sekali. Minimal disamakan dengan harga dari Poso Energy,” kata Badawi.

Masyarakat Tuntut Listrik Gratis

Puluhan warga Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lutim, Senin, (30/06/25). Mereka menuntut listrik digratiskan.

Menurut pengunjuk rasa, warga Desa Balambano paling dekat dengan PLTA. Namun tak satupun warganya menikmati listrik gratis. Tidak seperti di Sumasang, Kecamatan Nuha. Warganya menikmati listrik gratis.

Ini menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi, Sumasang banyak hotel. Mereka memanfaatkan listrik gratis. Kenapa Warga Desa Balambano tak dapat fasilitas yang sama.

Sebelumnya, saat RDP dengan PLN, Anggota DPRD Lutim juga membongkar fasilitas listrik gratis di Sumasang. Sayangnya, PT Vale dan PLN saling lempar tanggung jawab. (*)