Kota Makassar menjadi titik temu sejumlah pejabat tinggi negara dalam rangkaian acara Seba Desa APDESI Merah Putih Sulsel. Berdasarkan konfirmasi dari Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, kehadiran para pejabat nasional ini sudah dipastikan dalam agenda yang akan berlangsung di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Rombongan pejabat yang dijadwalkan hadir mencakup Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, serta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam keterangannya, Anwar Sadat menegaskan bahwa setiap kepala desa di Sulawesi Selatan dinilai memiliki kepekaan yang tinggi terhadap potensi serta kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Para pemimpin desa tersebut diharapkan mampu memetakan kekuatan lokal yang tersebar di berbagai sektor, baik itu sumber daya alam, ekonomi, budaya, maupun aspek sosial. Seluruh potensi tersebut perlu dimaksimalkan sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan desa secara menyeluruh, sebagaimana disampaikan oleh Anwar dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Anwar Sadat mengingatkan bahwa kepala desa sejatinya berperan sebagai agen kolaborasi yang efektif. Peran ini mengharuskan mereka untuk menjalin sinergi yang erat dengan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut pandangannya, kolaborasi yang solid antar pihak tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan penuh partisipasi. Tanpa adanya sinergi yang baik, upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dipastikan akan menemui banyak hambatan.

Selain soal pelayanan, Anwar juga mendorong terciptanya kemandirian desa yang sesungguhnya. Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri menjadi poin penting yang ditekankan, di mana desa tidak boleh selamanya bergantung pada bantuan eksternal. Justru, setiap desa harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi lokalnya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan tata kelola desa yang profesional dan akuntabel juga menjadi perhatian utama, dengan tetap mengedepankan partisipasi aktif dari seluruh warga sebagai elemen kunci dalam proses pembangunan tersebut.