Kolomdata.id – Meskipun pemerintah pusat kembali memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026, kondisi kesejahteraan warga Makassar dipastikan tidak akan terganggu. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Daeng untuk tahun tersebut mencapai angka yang fantastis, yakni Rp5,1 triliun. Dengan jumlah dana sebesar itu, kebutuhan belanja daerah, termasuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, dinilai mampu untuk ditutup seluruhnya.

Kepastian ini semakin menguat setelah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) resmi disahkan. Pengesahan tersebut dilakukan melalui mekanisme penandatanganan nota kesepakatan dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (17/11/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa meskipun akan ada sejumlah penyesuaian, seluruh program strategis telah dimasukkan dalam usulan dan telah melalui pembahasan yang mendalam hingga tuntas.

Munafri menegaskan bahwa seluruh program prioritas wajib dijalankan. Ia menambahkan bahwa hal ini telah dikomunikasikan oleh jajaran dinas terkait kepada DPRD. Pria yang akrab disapa Appi ini juga menekankan bahwa proses penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Baginya, program-program yang ada harus dimaksimalkan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Appi, upaya mensejahterakan warga di masa pengetatan anggaran sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah yang sederhana. Kuncinya adalah dengan menghilangkan berbagai agenda seremonial yang tidak terlalu penting, lalu mengalihkan dananya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia menegaskan bahwa kegiatan seremonial harus dikurangi dan diganti dengan kegiatan yang berdampak nyata. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) juga harus digenjot, salah satunya dengan mencari subtitusi dari sektor lain seperti opsen.

Sementara itu, Ketua Pansus KUA-PPAS, Ray Suryadi, memberikan pandangannya bahwa Makassar memerlukan strategi yang agresif sekaligus adaptif untuk menjaga stabilitas pendapatan. Ia menjelaskan bahwa memang terdapat penyusutan pendapatan yang signifikan untuk tahun depan, terutama dari Transfer ke Daerah (TKD). Nilai penurunannya mencapai 8,96 persen atau setara dengan Rp482 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2025. Ray menambahkan bahwa belanja modal harus menjadi prioritas utama agar proyek-proyek strategis dan layanan dasar yang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas masyarakat dapat terus berlanjut.