Kolomdata.id – Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai jalur strategis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah agar mampu menggapai cita-cita sekaligus memutus rantai kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Salah satu wilayah yang tengah didorong untuk segera merealisasikan program itu adalah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lewat sistem pendidikan berasrama, siswa diberi ruang mengasah kemampuan dan menyiapkan masa depan tanpa terbentur keterbatasan ekonomi orang tua mereka.

Penerima manfaat program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang memuat kondisi sosial-ekonomi rumah tangga dan dipakai pemerintah untuk menyalurkan berbagai program bantuan secara tepat sasaran. Agus Jabo menuturkan, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya nyaris kehilangan asa kini memiliki jalur jelas untuk bercita-cita menjadi dokter, tentara, maupun polisi. Menurutnya, Sekolah Rakyat benar-benar berfungsi sebagai jembatan emas yang membangun harapan baru bagi mereka.

Dalam menentukan calon siswa, pemerintah tidak hanya mengandalkan data administrasi. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah calon peserta untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga yang sesungguhnya. Setelah proses pengecekan lapangan rampung, pembahasan berlanjut di tingkat kabupaten. Baru setelah itu nama-nama calon siswa ditetapkan oleh bupati dan diserahkan kepada Menteri Sosial sebagai dasar penerimaan.

Agus Jabo membeberkan bahwa kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru menampung sekitar 1.000 hingga 1.500 siswa. Ke depan, target maksimalnya dinaikkan menjadi 2.500 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Di samping pembelajaran formal di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter serta sarana dan prasarana yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Agus menegaskan, meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas Sekolah Rakyat dibangun sebaik mungkin. Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat di Pekalongan akan menjadi capaian luar biasa bagi daerah tersebut.

Pendekatan pengentasan kemiskinan yang diusung tidak berhenti pada pendidikan anak semata. Agus menjelaskan bahwa konsepnya mencakup perbaikan rumah tinggal orang tua siswa sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Dengan begitu, penanganan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendirian Sekolah Rakyat permanen di sejumlah daerah demi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Wamensos menyatakan pembangunan sekolah permanen terus dipacu agar makin banyak wilayah yang bisa bergabung. Dari target 200 sekolah permanen pada tahun ini, baru 158 yang sudah berdiri. Agus berharap Pekalongan mampu mengejar ketertinggalan dan ikut serta pada tahun ini.

Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan pemerintah daerah siap menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi yang disiapkan berada di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Pemkab Pekalongan juga berkomitmen melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dan berharap pembangunan bisa terwujud pada 2027. Sukirman menilai Kedungwuni merupakan kecamatan strategis karena menjadi kecamatan terbesar kedua setelah Kajen, dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan serta tingkat mobilitas warga yang tinggi.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Pekalongan karenanya tidak hanya soal membangun gedung sekolah. Ia menjadi bagian dari upaya lebih besar memutus transmisi kemiskinan antargenerasi, sekaligus membuka pintu masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di kawasan pantai utara Jawa Tengah itu.

Sumber: Antara