Janji pemberian perlengkapan sekolah cuma-cuma untuk pelajar di Kabupaten Luwu Timur belum juga terealisasi, sehingga sejumlah wali murid terpaksa merogoh kocek sendiri demi memenuhi kebutuhan anaknya. Keluhan ini disampaikan seorang wali murid kepada media, Kamis (19/06/25), yang mengaku telah menerima pemberitahuan dari pihak sekolah melalui grup percakapan WhatsApp yang turut diisi oleh para pengajar. Informasi yang beredar menyebutkan pembagian bantuan akan dilakukan pada pertengahan semester, namun hingga kini tak ada kepastian, membuat orang tua resah dan kecewa.

Program yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler, ini sejatinya mencakup seluruh peserta didik mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Cakupan bantuan meliputi seragam, alas kaki, kaus kaki, perlengkapan sekolah, hingga aksesori seperti dasi dan topi. Nilai bantuan diperkirakan mencapai Rp500-600 ribu untuk setiap anak. Semula, dana tersebut direncanakan ditransfer langsung ke rekening orang tua, dan belakangan muncul kabar bahwa penyaluran akan memanfaatkan kartu pintar khusus. Adapun penyediaan perlengkapan baju seragam kini dipercayakan kepada 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta Koperasi Merah Putih yang sempat disebut sebelumnya.

Wakil Bupati Puspawati Husler, yang akrab disapa Puspa, mengklarifikasi bahwa program ini baru akan berjalan penuh pada tahun 2026. Pelaksanaan di tahun ini merupakan tahap uji coba yang dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti simulasi Rencana Tindak Darurat (RDT) di Lapangan Merdeka Puncak Indah, Rabu (18/06/25). Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keterlambatan penyaluran disebabkan oleh data siswa yang belum rampung. “Datanya belum fix semua. Apalagi, ini juga program berbeda dari yang kemarin,” ujarnya saat itu.

Di sisi lain, Anggota DPRD Luwu Timur, Prima Ezya Purnama, mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat telah berkomitmen untuk memfinalisasi data jumlah siswa pada 14 Juni. Setelah data tersebut tuntas, bantuan seharusnya segera dieksekusi. Komitmen ini terucap dalam rapat Pansus RPJMD, namun hingga sekarang pihaknya belum menerima pembaruan data. Prima, politisi perempuan dari PKS, menyayangkan belum adanya kejelasan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total pelajar baru yang tercatat mencapai sekitar 17 ribu orang. Dengan asumsi biaya seragam Rp600 ribu per siswa, maka kebutuhan anggaran yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp10,2 miliar. Sayangnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Lutim, Muh Syukri, belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait data dan perubahan skema penyaluran bantuan. Ia memilih untuk bungkam ketika dimintai konfirmasi mengenai persoalan tersebut.